TUGAS #4 (HUKUM PRANATA DAN PEMBANGUNAN)

Permasalahan yang Dihadapi Dunia Konstruksi

1. Permasalahan Dunia Konstruksi Berkaitan Erat dengan Sering Ketergantungan Pengaruh Biaya, Mutu dan Waktu

Dalam pelaksanaan suatu proyek, suatu ketika dapat menyimpang dari rencana, maka pengawasan dan pengendalian proyek sangat diperlukan agar kejadian-kejadian yang menghambat tercapainya tujuan proyek dapat segera diselesaikan dengan baik. Pengawasan (supervising) adalah suatu proses pengevaluasian atau perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan dengan pedoman pada standar dan peraturan yang berlaku dengan bertujuan agar hasil dari kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan proyek. Pengendalian (controlling) adalah usaha yang sistematis untuk menentukan standart yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang system informasi, membandingkan pelaksanaan dengan standart, menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standart, kemungkinan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan agar sumber daya digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai sasaran. Bertitik tolak pada definisi-definisi diatas, maka proses pengawasan dan pengendalian proyek dapat diuraikan menjadi langkah-langkah sebagai berikut:
1.   Menentukan sasaran.
2.   Menentukan standart dan criteria sebagai acuan dalam rangka mencapai sasaran. 3.   Merancang atau menyusun system informasi, pemantauan, dan laporan hasil pelaksanaan pekerjaan.
4.   Mengumpulkan data info hasil implementasi (pelaksanaan dari apa yang telah direncanakan).
5.   Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan.
6.   Mengkaji dan menganalisa hasil pekerjaan dengan standart, criteria, dan sasaran yang telah ditentukan.

Setelah  mengetahui prosesnya, langkah berikutnya adalah mengidentifikasi unsur-unsur pengawasan dan pengendalian yang juga merupakan sasaran proyek yaitu:
1.   Pengawasan dan pengendalian biaya proyek (cost control).
2.   Pengawasan dan pengendalian mutu proyek (quality control).
3.   Pengawasan dan pengendalian waktu proyek (time control).

Pengawasan dan Pengendalian Biaya Proyek (Cost Control) Pada suatu proyek, manajer proyek perlu memperhatikan tentang anggaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan proyek, manajer tidak dapat menafsirkan bahwa sebesar anggaran itulah akhir biaya proyek. Anggaran adalah suatu perkiraan yang disusun berdasarkan informasi yang tersedia pada saat pembuatan anggaran. Ada beberapa asumsi yang digunakan untuk merumuskan ketidakpastian yang dihadapi proyek sehingga menjadi bagian dari anggaran proyek. Oleh sebab itu, rencana proyek yang dibuat sebelum dimulai dan dituangkan dalam Petunjuk Operasional (PO) haruslah memuuat sifat:
1.      Rencana proyek yang mengalami perubahan selama proyek itu berjalan.
2.      Rencana proyek dapat menjadi landasan bersama semua pihak dalam komunikasi mengenai proyek selama masa kerja proyek.

Dengan dimilikinya sifat-sifat ini dalam rencana proyek, semua pihak akan dapat mengetahui bahwa anggaran proyek dapat meningkat lebih besar selama proyek berjalan dan dapat pula realisasi biaya proyek lebih kecil dari pada anggarannya setelah proyek selesai asalkan proyek tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien. Penyimpangan realisasi biaya proyek dari anggarannya terutama terjadi karena ketidakpastian, sehingga dapat menambah beban atau dapat sama sekali tidak menimbulkan beban proyek seperti yang diperkirakan sebelumnya. Sehubungan dengan itu, program menghemat biaya proyek wajib menjadi bagian dari disiplin manajemen proyek. Manajer proyek wajib mempertimbangkan alternatif kerja untuk dapat menekan biaya proyek sebagai kesatuan. Karenanya pengawasan dan pengendalian biaya proyek setidak-tidaknya perlu mencakup pengawasan dan pengendalian:
1.   Jadwal pembiayaan (cash flow)
2.   Besarnya keseluruhan biiaya proyek.

Manajer proyek perlu mengawasi dan mengendalikan para pegawainya yang bertanggung jawab menimbulkan pengeluaran-pengeluaran. Pengawasan dan pengendalian bukan hanya melalui prosedur dan metode serta kebijaksanaan, namun perlu diperhatikan pula bagaimana jalannya koordinasi untuk memecahkan hambatan-hambatan dan perbedaan pendapat diantara mereka dan perbedaan pendapat dalam unit kerjanya sendiri, kecepatan mereka mengambil keputusan terhadap masalah yang dibawahnya, bagaimana mereka memberi petunjuk kepada bawahan dalam memecahkan masalah, apakah mereka menyarankan cara kerja yang lebih baik, dan apakah mereka berusaha menciptakan iklim atau lingkungan pengawasan dan pengendalian  menghargai pelaksanaan tugas yang baik dan memberikan kritik terhadap pelaksanaan tugas yang tidak memuaskan.

Dalam proyek ini pengendalian biaya dilakukan dengan memeriksa apakah biaya yang sudah dikeluarkan sesuai dengan kemajuan atau progress prestasi yang telah dicapai. Hal ini dapat diketahui dengan melihat kurva S, kurva S secara grafis menyajikan beberapa ukuran kemajuan komulatif pada suatu sumbu tegak, terhadap waktu pada sumbu mendatar. Kurva S ini digambarkan pada suatu diagram yang menunjukkan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Diagram ini disebut bar chart. Jumlah biaya yang dikeluarkan dapat diukur menurut kemajuan yang dicapai.

Bar chart adalah diagram batang yang menggambarkan berbagai pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam satu-satuan waktu tertentu. Dalam suatu proyek, bar chart diuraikan menjadi beberapa macam pekerjaan kemudian diperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masing-masing pekerjaan tersebut. Lamanya waktu ini diperkirakan data-data yang dipakai serta pengalaman kerja sebelumnya dan dibuat secara parallel tanpa mengabaikan cash flow dari biaya. Bar chart dilengkapi dengan kurva S untuk membandingkan antara lamanya suatu pekerjaan dengan bobot.

Karena satuan waktu yang dipakai adalah mingguan, maka elevasi terhadap biaya yang telah dikeluarkan dilakukan mingguan pula. Besarnya biaya yang telah dikeluarkan ini dibandingkan dengan rencana anggaran biaya dan dicari prosentasenya. Dengan mengetahui nilai prosentase dan posisi waktu saat ini dapat digambarkan kurva S actual ke bar chart yang memuat kurva S rencana.

Dengan membandingkan kurva S actual dengan kurva S rencana dapat diketahui apakah pembiayaan proyek berjalan sesuai dengan rencana atau tidak.

Dari perbandingan kurva S actual dan kurva S rencana akan diperoleh kemungkinan:
1. Kurva S actual berada dibawah kurva S rencana, ini berarti pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan.
2. Kurva S actual berhimpit dengan kurva S rencana, ini berarti pelaksanaan pekerjaan tepat sesuai dengan pekerjaan.
3. Kurva S actual berada diatas kurva S rencana, ini berarti pelaksanaan pekerjaan lebih cepat dari rencana.

2. Permasalahan Dunia Konstruksi Berkaitan dengan Koordinasi dan Pengaturan Manajemen

Manajemen proyek dapat didefinisikan sebagai suatu proses dari perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan pengendalian dari suatu proyek oleh para anggotanya dengan memanfaatkan sumber daya seoptimal mungkin untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Fungsi dasar manajemen proyek terdiri dari pengelolaan-pengelolaan lingkup kerja, waktu, biaya, dan mutu. Pengelolaan aspek-aspek tersebut dengan benar merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan suatu proyek.

Dengan adanya manajemen proyek maka akan terlihat batasan mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terlibat dalam proyek baik langsung maupun tidak langsung, sehingga tidak akan terjadi adanya tugas dan tangung jawab yang dilakukan secara bersamaan (overlapping).

Apabila fungsi-fungsi manajemen proyek dapat direalisasikan dengan jelas dan terstruktur, maka tujuan akhir dari sebuah proyek akan mudah terwujud, yaitu:
1. Tepat Waktu
2. Tepat Kuantitas
3.Tepat Kualitas
4.Tepat Biaya sesuai dengan biaya rencana
5.Tidak adanya gejolak sosial dengan masyarakat sekitar
6.Tercapainya K3 dengan baik

Pelaksanaan proyek memerlukan koordinasi dan kerjasama antar organisasi secara solid dan terstruktur. Dan hal inilah yang menjadi kunci pokok agar tujuan akhir proyek dapat selesai sesuai dengan schedule yang telah direncanakan.

Pada Proyek ‘tempat penulis kerja praktek’, terdiri dari beberapa unsur organisasi yang masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Adapun pihak-pihak tersebut antara lain: 1. Pemilik proyek (owner)/investor yang juga merupakan
2. Konsultan manajemen konstruksi Konsultan perencana arsitektur, landscape, dan quantity surveyor
3.Kontraktor pelaksana utama yang membawahi:
1)        Konsultan perencana struktur dan mekanikal & elektrikal
2)        Sub kontraktor spesialis Kontraktor pondasi Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, ke-4 pihak tersebut harus mempunyai hubungan kerja yang jelas, dan dapat bersifat ikatan kontrak, perintah, maupun garis koordinasi. Hubungan antara pihak tersebut dapat dilihat dalam skema pada gambar dibawah ini.

3.      Contoh Proyek Konstruksi yang Berhenti Akibat Faktor Keuangan

Nama Proyek : Hambalang

Lokasi : Sentul, Bogor – Jawa Barat

Sebab : kecurangan yang terjadi pada pemborong, yaitu PT Adhi KaryaTbk (ADHI)

·         Kronologi Kasus Korupsi Proyek Hambalang

Semuanya menjadi terbuka ketika Koordinator Anggaran Komisi X DPR RI yang juga Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, ditangkap.Nazarmulai mengungkap berbagai aktifitas korupsi yang melibatkannya, salah satunyakorupsi pada proyek Hambalang yang ternyata juga melibatkan dedengkot-dedengkot Partai Demokrat lainnya: AnasUrbaningrum, AndiAlfianMallarangeng, dan Angelina Sondakh.

Dalam perjalanannya, muncullah kronologi sebagai berikut:

1 Agustus 2011: KPK mulai menyelidiki kasus korupsi proyek Hambalang senilaiRp 2,5triliun.

8 Februari 2012:Nazar menyatakan bahwa ada uangRp 100 miliar yang dibagi-bagi, hasil dari korupsi proyek Hambalang. Rp50 miliar digunakan untuk pemenanganAna ssebagai Ketua Umum Partai Demokrat; sisanyaRp 50 miliar dibagi-bagikankepada anggota DPR RI, termasuk kepada Menpora Andi Alfian Mallarangeng.

9 Maret 2012:Anas membantah pernyataan Nazar. Anas bahkan berkata dengantegas, “Satu rupiah sajaAnas korupsi Hambalang, gantung Anas di Monas.

5 Juli 2012: KPK menjadi kantersangka DediKusnidar, Kepala Biro Keuangan danRumah tangga Kemenpora. Dedidi sangkakan menyalah gunakan wewenangsebagai pejabat pembuat komitmen proyek

3 Desember 2012: KPK menjadikan tersangka Andi Alfian Mallarangeng dalam posisinya sebagai Menpora dan pengguna anggaran. Selain itu, KPK jugamencekal Zulkarnain Mallarangeng, adikAndi, dan M. Arif Taufikurrahman, pejabat PT AdhiKarya.

22 Februari 2013: KPK menjadikan tersangka Anas Urbaningrum. Anas didugamenerima gratifikasi berupa barang dan uang, terkait dengan perannya dalamproyek Hambalang.

*****

Ide pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasionaltercetus sejak jaman Menteri Pemuda dan Olahraga dijabat oleh Adiyaksa Dault.

Dipilihlah wilayah untuk membangun, yaitu tanah di daerah Hambalang, Bogor, Jawa Barat.Namun pembangunan urung terealisasi karena persoalan sertifikasitanah.

Saat Menpora dijabat Andi Alfian Mallarangeng, proyek Hambalangterealisasi.Tender pun dilakukan.Pemenangnya adalah PT Adhi Karya dan PT Wijaya Karya.

Anas Urbaningrum diduga mengatur pemenangan itu bersama Muhammad Nazaruddin, Angelina 

Sondakh, dan teman dekat Anas, Mahfud Suroso. Masalahsertifikasi juga berhasil diselesaikan.

Pemenangan dua perusahaan BUMN itu ternyata tidak gratis.
PT DutasariCitralaras menjadi subkontraktor proyek Hambalang dan mendapat jatah senilaiRp 63 miliar. Perusahaan yang dipimpin Mahfud itu dikomisarisi oleh Athiyyah Laila, istri Anas.

Selain itu, PT Adhi Karya juga menggelontorkan dana terima kasih senilai Rp 100 miliar.

Setengah dana itu dipakai untuk pemenangan Anas sebagai Ketua Partai Demokratdan sisanya dibagi-bagikan oleh Mahfud kepada anggota DPR RI, termasuk kepadaMenpora Andi Mallarangeng.

Selain itu, Anas juga mendapatkan gratifikasi berupa mobil Toyota Harrier dariNazar.

·         Bukti kecurangan proyek Hambalang

Tersangka kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan PusatPendidikan, Pelatihan,dan Sekolah Olahraga Nasional(PPPSON) DeddyKusnidar diketahui sempat melakukan korespondensi dengan PT AdhiKarya untuk membahas pembangunan proyek Kementerian pemuda danOlahraga itu. Koresponden siitu juga diketahui dilakukan untukmenegaskan PT Adhi Karya tidak akan menuntut Kementerian jikapengajuan dan amulti years untuk proyek itu tidakcair.

            Berdasarkan dokumen yang diterima Sindo news Kamis (26/7/2012), pada 19 Agustus 2010 lalu Deddy memberitahukan kepada PT Adhi Karya selaku pemenang tender, jika dana yang telah ada untuk pembangunan proyek itu baru Rp262,7 miliar. Sementara proses pengajuan pelaksanaan kontrak tahun jamak (multiyears) dengan total nilai kegiatan direncanakan sebesar Rp 1,2 triliun sedangdilaksanakan.

Dalam surat itu juga Deddy menegaskan jika pengajuan tersebut tidak disetujui, maka anggaran akan kembali pada anggaran semula, dan pihak penyedia barangdan jasa pemborong tidak akan menuntut ganti rugi kepada pengguna barang danjasa dalam bentuk apapun.

Surat Deddy Kusdinar kepada PT Adhi Karya itu menjadi bukti adanyakongkalikong untuk mengarahkan penganggaran multiyears, sekaliguskongkalikong pemenangan Adhi Karya sejak awal dalam proyek itu.

            Padahal, Kemenporadan PT Adhi Karya baru menandatangani kontrakmultiyears proyek Hambalang pada 10 Desember 2010.Sementara persetujuankontrak tahun jamak disetujui Kementerian Keuangan melalui surat Nomor : S-553/MK.2/2010. Bukti dokumen itu sendiri diperkuat dengan pernyataan WakilMenteri Keuangan (Wamenkeu) Anny Ratnawati yang mengatakan, Kemenporamemang telah melakukan pelanggaran aturan penganggaran, karena Kemenporasudah melakukan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga padahal belum adapersetujuan anggaran."Kontrak multiyears itu satu kesatuan, sehingga seharusnyasebelum kontrak multiyears disetujui, maka sebetulnya tidak diperkenankan untukmelakukan kontrak untuk hal-hal yang menjadi kesatuan dalam persetujuanmultiyears," terang Anny di kantor KPK beberapa waktu lalu. Anny menegaskanaturan itu jelas tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Dimanaseharusnya ada persetujuan Menteri Keuangan lebih dulu.Dengan adanyapersetujuan itulah yang kemudian dapat menjadi syarat ditandatangani kontraktahun jamak.

 Berikutisisurat "kecurangan" antara Kemenpora dengan PT. Adhi Karya :

KepadaYth
CalonPenyediaJasaPemborong
diTempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa kegiatan Pelaksaan Pembangunan LanjutanPusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Kementerian Pemudadan Olahraga tahun anggaran 2010 adalahsebesar Rp 262.784.897.000 (Dua ratus enam puluh dua milyar tujuh ratus delapanpuluh juta depalan ratus Sembilan puluh tujuhriburupiah).
Sampai dengan saat ini, anggaran masih dalam proses pengajuan pelaksanaankontrak tahun jamak (multiyears) dengan total nilai kegiatan direncanakan sebesar Rp1.200.000.000.000 (Satu triliunduaratusmilyarrupiah)
Bila mana pengajuan tersebut tidak mendapatkan persetujuan maka anggarankegiatan Pelaksaan Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan, Pelatihan danSekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat kembali keanggaransemula dan pihak penyedia barang /jasa pemborongan tidak akan menuntut gantirugi kepada pengguna barang/jasa dalam bentuk apapun.

Jakarta,19Agustus2010
KepalaBiroPerencanaan
SelakuPejabatPembuatKomitmen

Drs.DeddyKusdinar,M.Pd
NIP.199959122319891001

TembusanYth:
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

KESIMPULAN :

Biaya, mutu dan waktu merupakan 3 aspek yang saling ketergantungan satu dengan yang lain maka dapat menimbulkan permasalahan apabila satu dari ketiga aspek tersebut bermaslah. Begitu juga dengan pengaturan menanjemen, pengaturan manajemen sangat penting dalam pembangunan agar dapat mengasilkan hasil yang maksimal dan untuk mendapatkan manajemen yang baik dibutuhkan kordinasi yang baik antar unsure organisasi.

Sebagai contoh adalah proyek hambalang di Sentul, Bogor dengan ada nya kasus suap atau korupsi mengakibatkan beberapa penyumbang membatalkan niat nya untuk menyumbang dan mengasilkan keterlambatan pembangunan proyek.

Sumber : 

http://www.ilmusipil.com/pengawasan-dan-pengendalian-proyek

http://www.ilmusipil.com/manajemen-proyek

http://bagusbangil.blogspot.co.id/2012/06/proyek-hambalang-apa-mengapa-dan.html

http://hildaagustina.blogspot.co.id/2014/10/kasus-korupsi-proyek-hambalang.html